Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyelenggarakan forum group diskusi (FGD) identifikasi permasalahan dan pemetaan potensi desa/kelurahan bersama pemerintah daerah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel UNY ini menjadi langkah awal untuk memetakan lokasi kegiatan PPK Ormawa UNY 2026, sekaligus memastikan rancangan program pengabdian mahasiswa selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs)—terutama SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi kampus dan pemerintah daerah.

Forum dihadiri delapan mitra pemerintah daerah, yakni Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Magelang, Klaten, dan Purworejo. Diskusi menjadi wadah penguatan sinergi antara organisasi kemahasiswaan (Ormawa) UNY dan pemerintah daerah agar program pemberdayaan masyarakat yang diusulkan mahasiswa benar-benar menjawab kebutuhan riil. Pendekatan ini sejalan dengan SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) karena berfokus pada perencanaan pembangunan berbasis potensi lokal dan prioritas wilayah. Kegiatan berlangsung pukul 08.00–16.00 WIB dengan agenda utama pemetaan potensi wilayah, identifikasi kebutuhan masyarakat, serta sinkronisasi ketentuan PPK Ormawa 2026 bersama Ormawa yang terlibat. Melalui pemetaan ini, Ormawa didorong memilih desa sasaran yang tepat dan menyusun program yang terukur dampaknya, termasuk pada isu SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Sebelum diskusi dimulai, Prof. Dr. Guntur, M.Pd. selaku Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam menjawab permasalahan masyarakat. Menurutnya, PPK Ormawa mendorong mahasiswa merancang program pemberdayaan yang bukan sekadar administratif, tetapi menyentuh kebutuhan lapangan secara konkret dan berkelanjutan. Arah tersebut sejalan dengan tema PPK Ormawa 2026: “Penguatan Kapasitas Ormawa & Kompetensi Mahasiswa Melalui Pengabdian Masyarakat Untuk Mendukung Indonesia Maju & SDGs.”

Prioritas Program Daerah: Dari Sungai, Sampah, Hingga Kesehatan Jiwa. Diskusi diawali bersama Pemerintah Kota Yogyakarta yang dipaparkan oleh Bintang Prasojo, S.E., M.Ec.Dev. (Bappeda Kota Yogyakarta). Disampaikan sepuluh program prioritas pengabdian 2026, antara lain tematik sungai, Kampung Inggris, olah sampah berbasis kelurahan, pembinaan Wamira, pendampingan lansia dan penyandang disabilitas, penguatan kesehatan jiwa masyarakat, pengembangan RTHP, Sekolah Lansia, penguatan JBM, serta program WNA Mengajar. Rangkaian program ini berkaitan erat dengan SDG 3 (kesehatan termasuk kesehatan jiwa), SDG 4 (literasi dan pendidikan), SDG 10 (pengurangan kesenjangan melalui pendampingan kelompok rentan), serta SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab melalui pengelolaan sampah).

Pemerintah Kabupaten Sleman yang diwakili Ibu Nur Fitri Handayani, S.STP., M.Si. menyoroti isu prioritas seperti penanganan stunting, satgas putus sekolah, dan tingginya angka putus sekolah jenjang SMA (terutama wilayah Gamping dan Depok). Sleman juga menghadapi persoalan sampah dengan produksi mencapai 602 ton/hari serta penguatan BUMKal pemula dan perintis. Dari aspek kebencanaan, Sleman memiliki risiko banjir, cuaca ekstrem, gempa, letusan gunung api, dan longsor di kawasan lereng Merapi, dengan upaya mitigasi melalui EWS, kalurahan tangguh bencana, dan SIMANTAB. Isu-isu tersebut dapat direspons Ormawa melalui program yang mendukung SDG 2 (Tanpa Kelaparan/stunting), SDG 4 (pendidikan), SDG 12 (sampah), dan SDG 13 (penanganan perubahan iklim dan kesiapsiagaan bencana), sekaligus menguatkan SDG 8 lewat pengembangan ekonomi lokal. Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bantul (Hernawan Setiaji, S.I.P., M.H.) menekankan potensi pariwisata berbasis alam seperti Puncak Sosok dan Hutan Pinus Mangunan, namun juga mengingatkan kerawanan bencana gempa. Arah ini selaras dengan SDG 8 (ekonomi dan pariwisata berkelanjutan) serta SDG 11 dan SDG 13 terkait ketangguhan wilayah dan mitigasi risiko bencana. Kabupaten Kulon Progo yang diwakili Drs. Jazil Ambar Was’an memaparkan isu penguatan kualitas SDM, stunting, kesehatan lingkungan, mitigasi bencana, serta potensi unggulan pertanian/perkebunan Menoreh, desa wisata, ekonomi lokal, dan pengelolaan sampah. Hal ini membuka ruang program Ormawa yang mendukung SDG 3, SDG 8, SDG 11, dan SDG 12 melalui intervensi edukasi, pemberdayaan, dan inovasi berbasis potensi desa. Kabupaten Gunungkidul melalui Ibu Sri Suhartanta, S.I.P., M.Si. menegaskan potensi pertanian, desa wisata, dan pengembangan UMKM berbasis pertanian-kelautan, sekaligus tantangan keterbatasan SDM dalam penguasaan bahasa Inggris dan penguatan identitas daya tarik wisata. Dari sisi inklusi sosial, setiap kalurahan memiliki sanggar seni serta forum komunikasi disabilitas sebagai mitra pemberdayaan masyarakat. Ini berkaitan dengan SDG 4 (penguatan kapasitas dan literasi bahasa), SDG 8 (UMKM dan ekonomi kreatif), serta SDG 10 (inklusi disabilitas). Kolaborasi Dengan Pemda Jawa Tengah: ANYAR GRESS hingga Kesehatan, Perikanan, dan Koperasi Nelayan. Dari Jawa Tengah, Kabupaten Magelang berharap kolaborasi PPK Ormawa 2026 dapat mendukung program “ANYAR GRESS” (Pinter Ngaji lan Pinter Sekolah Bocahe, Sehat Wargane, Makmur Rakyate, Gemilang Potensine, Ngelayani Birokrasine, Gumregrah Wargane, dan Lestari Alame). Program ini kuat pada irisan SDG 3 (kesehatan), SDG 4 (pendidikan), SDG 8 (kesejahteraan dan ekonomi), serta SDG 16 (tata kelola pelayanan publik). Kabupaten Purworejo menyoroti fokus pembangunan pada kesehatan melalui program “Ayo Sehat”, serta sektor perikanan/kelautan dan penguatan koperasi nelayan, ditopang potensi wisata bahari, alam, dan budaya. Fokus ini relevan dengan SDG 3 (kesehatan), SDG 8 (ekonomi lokal dan pariwisata), serta SDG 14 (Ekosistem Laut) jika program diarahkan pada penguatan perikanan berkelanjutan dan kelembagaan nelayan. Kabupaten Klaten menyampaikan masih tingginya isu stunting dan harapan kolaborasi mahasiswa untuk penanganannya, disertai potensi pertanian yang besar. Agenda ini dapat dipetakan pada SDG 2 (stunting), SDG 3, dan SDG 8 melalui penguatan nilai tambah pertanian dan edukasi keluarga.

Di akhir sesi, Bapak Dr. Banu Setyo Adi, S.Pd., Kor., M.Pd. menyampaikan informasi pendaftaran serta kebijakan KKN bagi mahasiswa peserta PPK Ormawa untuk menghindari miskomunikasi pelaksanaan. Alan, pengurus Ormawa dari BEM FMIPA UNY, menyampaikan, “Sosialisasi PPKO UNY 2026 sangat insightful, karena kita bisa menggali informasi lebih banyak terkait desa yang akan dituju sebagai rencana desa PPK Ormawa.” Melalui forum ini, UNY menegaskan komitmennya mendorong kontribusi nyata mahasiswa dalam pembangunan daerah sekaligus memperkuat jejaring kerja sama berkelanjutan antara kampus dan pemerintah daerah. Kegiatan ini menunjukkan keterkaitan kuat dengan agenda SDGs, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal, pengurangan kesenjangan, pengelolaan lingkungan, hingga ketangguhan bencana. Dengan demikian, program PPK Ormawa 2026 diharapkan tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global.